DOKUMEN ANTI KORUPSI
I. PENGUATAN TATA LAKSANA
Kebijakan Desa tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
I.1 | Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. | 1 | RPJMDes | (Klik disini) |
2 | RKPDes | |||
RKPDes 2023 | (Klik disini) | |||
RKPDes 2024 | (Klik disini) | |||
RKPDes 2025 | (Klik disini) | |||
3 | APBDes | |||
APBDes 2023 | (Klik disini) | |||
APBDes 2024 | (Klik disini) | |||
APBDes 2025 | (Klik disini) | |||
4 | APBDes perubahan | |||
APBDes perubahan 2023 | (Klik disini) | |||
APBDes perubahan 2024 | (Klik disini) | |||
APBDes perubahan 2025 | (Klik disini) | |||
5 | Laporan Pertanggungjawaban | |||
Laporan Pertanggungjawaban 2023 | (Klik disini) | |||
Laporan Pertanggungjawaban 2024 | (Klik disini) | |||
Laporan Pertanggungjawaban 2025 | (Klik disini) | |||
6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |||
Undangan Penyusunan regulasi RPJMDes | (Klik disini) | |||
Undangan Penyusunan regulasi RKPDes |
Tahun 2023 (Klik disini), Tahun 2024 (Klik disini), Tahun 2025 (Klik disini) |
|||
Undangan Penyusunan regulasi APBDes, dan Perubahan APBDes |
Tahun 2023 (Klik disini), Tahun 2024 (Klik disini), Tahun 2025 (Klik disini), Perubahan 2023 (Klik disini) Perubahan 2024 (Klik disini) Perubahan 2025 (Klik disini) |
|||
7 | Notulensi Penyusunan regulasi | |||
Notulensi Penyusunan regulasi RPJMDes | (Klik disini) | |||
Notulensi Penyusunan regulasi RKPDes |
Tahun 2023 (Klik disini), Tahun 2024 (Klik disini), Tahun 2025 (Klik disini) |
|||
Notulensi Penyusunan regulasi APBDes |
Tahun 2023 (Klik disini), Tahun 2024 (Klik disini), Tahun 2025 (Klik disini), Perubahan 2023 (Klik disini) Perubahan 2024 (Klik disini) Perubahan 2025 (Klik disini) |
|||
8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | |||
Daftar Hadir Penyusunan regulasi RPJMDes | (Klik disini) | |||
Daftar Hadir Penyusunan regulasi RKPDes |
Tahun 2023 (Klik disini), Tahun 2024 (Klik disini), Tahun 2025 (Klik disini) |
|||
Daftar Hadir Penyusunan regulasi APBDes |
Tahun 2023 (Klik disini), Tahun 2024 (Klik disini), Tahun 2025 (Klik disini), Perubahan 2023 (Klik disini) Perubahan 2024 (Klik disini) Perubahan 2025 (Klik disini) |
|||
9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||
Dokumentasi Penyusunan regulasi RPJMDes | (Klik disini) | |||
Dokumentasi Penyusunan regulasi RKPDes |
ahun 2023 (Klik disini), Tahun 2024 (Klik disini), Tahun 2025 (Klik disini) |
|||
Dokumentasi Penyusunan regulasi APBDes |
Tahun 2023 (Klik disini), Tahun 2024 (Klik disini), Tahun 2025 (Klik disini), Perubahan 2023 (Klik disini) Perubahan 2024 (Klik disini) Perubahan 2025 (Klik disini) |
|||
10 | Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) |
II. PENGUATAN PENGAWASAN
Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh Perangkat Desa dan Aparatur Desa
Notulensi kegiatan
Daftar hadir
Dokumentasi
Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)
Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatDaerah
Arsip Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatDaerah
Surat keteranganpenjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatD
Surat PenyelesaianBerita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah
Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi
Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten
Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab
Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut
Surat pernyataan diupload ke website desa
III. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat
Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan
-
- Alur Pengaduan Masyarakat |
- SOP Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik |
Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa EmailWebsitemedia sosial dan konvensional)
Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan
Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan
-
- Layanan Pengaduan |
Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa
Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat
-
- BARCODE SISUKMA |
- survei kepuasan pelayanan |
- Survey Perilaku Masyarakat |
Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 20
- Nomor Antrian Pelayanan |
- Piagam Pencanangan DAK |
Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa
Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017
Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website)
Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa danatau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat
Baliho Poster APBDES yang mencakup
Lokasi pemasangan
Adanya Maklumat Pelayanan
Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku
-
- Maklumat Pelayanan Publik |
Isi Maklumat pelayanan memuat minimal Komitmen Perangkat Desa
-
- Maklumat Pelayanan |
Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster
IV. PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa
Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun Kelompok)
DAFTAR HADIR
-
-
- DH Musdus |
-
DOKUMENTASI
-
-
- Foto Musdus |
-
NOTULEN ATAU BERITA ACARA
-
-
- BA Musdus |
- Hasil Musdus |
-
UNDANGAN
-
-
- UND Musdus bangun sari |
- Lampiran 13 RPJMDes |
-
Musyawarah desa
DAFTAR HADIR
-
-
- Daftar Hadir Musdes Pemanfaatan Aset desa |
-
DOKUMENTASI
-
-
- Foto Kegiatan Musdes Pembentukan Tim RKP Des |
-
NOTULEN BERITA ACARA
-
-
- Berita Acara Mudes ) |
- Notulensi Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon penerima BLT DD |
-
UNDANGAN
-
-
- UND Musdes |
-
Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal
Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut
Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
-
- Surat Edaran Larangan Gratifikasi |
Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat
Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan Penyebarluasan informasi mengenai desa)
Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa
Undangan pengumuman kepada masyarakat
-
- Undangan Penawaran PBJ RT RW |
- Undangan Penawaran PBJ RT RW |
- Undangan Penetapan APBDes |
- Undangan penjelasan Umum ttg PBJ RT RW |
Notulensi Berita Acara
Tanda terima pembayaran upah daftar hadir
LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa
-
- Berita Acara Pembayaran | i