DOKUMEN ANTI KORUPSI

I. PENGUATAN TATA LAKSANA

Kebijakan Desa tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes

I.1 Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta  Implementasinya. 1 RPJMDes (Klik disini)
2 RKPDes
RKPDes 2023 (Klik disini)
RKPDes 2024 (Klik disini)
RKPDes 2025 (Klik disini)
3 APBDes
APBDes 2023 (Klik disini)
APBDes 2024 (Klik disini)
APBDes 2025 (Klik disini)
4 APBDes perubahan
APBDes perubahan 2023 (Klik disini)
APBDes perubahan 2024 (Klik disini)
APBDes perubahan 2025 (Klik disini)
5 Laporan Pertanggungjawaban
Laporan Pertanggungjawaban 2023 (Klik disini)
Laporan Pertanggungjawaban 2024 (Klik disini)
Laporan Pertanggungjawaban 2025 (Klik disini)
6 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa

Undangan Penyusunan Rancangan RPJMDes

Undangan Penetapan RPJMDes

(Klik disini)

(Klik disini)

Undangan Penyusunan regulasi RKPDes

Undangan Sosialisasi RKPDES 2023

Undangan Penetapan RKPDES 2023

Undangan Sosialisasi RKPDES 2024

Undangan Penetapan RKPDES 2024

Undangan Sosialisasi RKPDES 2025

Undangan Penetapan RKPDES 2025

 

(Klik disini),

(Klik disini),

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

Undangan Penyusunan regulasi APBDes,

dan Perubahan APBDes

Undangan Penyusunan APBDes 2023

Undangan Penyusunan APBDes 2024

Undangan Penyusunan APBDes 2025

Undangan Perubahan APBDes 2023

Undangan Perubahan APBDes 2024

Undangan Perubahan APBDes 2025

 

 

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

7 Notulensi Penyusunan regulasi
Notulensi Penyusunan regulasi RPJMDes (Klik disini)

Notulensi Penyusunan regulasi RKPDes 2023

Notulensi Penyusunan regulasi RKPDes 2024

Notulensi Penyusunan regulasi RKPDes 2025

(Klik disini),

(Klik disini),

(Klik disini)

Notulensi Penyusunan APBDes 2023

Notulensi Penyusunan APBDes 2024

Notulensi Penyusunan APBDes 2025

Notulensi Penyusunan Perubahan APBDes 2023

Notulensi Penyusunan Perubahan APBDes 2024

Notulensi Penyusunan Perubahan APBDes 2025

(Klik disini),

(Klik disini),

(Klik disini),

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

8 Daftar Hadir Penyusunan regulasi
Daftar Hadir Penyusunan regulasi RPJMDes (Klik disini)

Daftar Hadir Penyusunan RKPDes 2023

Daftar Hadir Penyusunan RKPDes 2024

Daftar Hadir Penyusunan RKPDes 2025

(Klik disini),

 (Klik disini),

(Klik disini)

Daftar Hadir Penyusunan APBDes 2023

Daftar Hadir Penyusunan APBDes 2024

Daftar Hadir Penyusunan APBDes 2025

Daftar Hadir PerubahanAPBDes 2023

Daftar Hadir PerubahanAPBDes 2024

Daftar Hadir PerubahanAPBDes 2025

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

9 Dokumentasi Penyusunan regulasi
Dokumentasi Penyusunan regulasi RPJMDes (Klik disini)

Dokumentasi Penyusunan regulasi RKPDes 2023

Dokumentasi Penyusunan regulasi RKPDes 2024

Dokumentasi Penyusunan regulasi RKPDes 2025

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

Dokumentasi Penyusunan APBDes 2023

Dokumentasi Penyusunan APBDes 2024

Dokumentasi Penyusunan APBDes 2025

Dokumentasi Perubahan APBDes 2023

Dokumentasi Perubahan APBDes 2024

Dokumentasi Perubahan APBDes 2025

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

10

Pertanggungjawaban Bumdes 2023

Pertanggungjawaban Bumdes 2023

Pertanggungjawaban Bumdes 2023

(Klik disini)

(Klik disini)

(Klik disini)

I.2 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 1 SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur (Klik disini)
2 Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa (Klik disini)
3 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa (Klik disini)
4 Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi (Klik disini)
5 Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) (Klik disini)
I.3 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan 1 Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan (Klik disini)
2 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa (Klik disini)
3 Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi (Klik disini)
4 Format lampiran deklarasi CoI (Klik disini)
I.4 Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa 1 Perencanaan Pengadaan terkait PBJ (Klik disini)
2 KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa (Klik disini)
3 Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku (Klik disini)
4 surat penawaran dari Penyedia Jasa (Klik disini)
5 SK Tim Pelaksana Kegiatan (Klik disini)
6 Perjanjian Kerjasama (Klik disini)
7 Dokumen penyelesaian pembayaran (Klik disini)
I.5 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya 1 Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas (Klik disini)
2 Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa  (Klik disini)
3 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa  (Klik disini)
4 Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi  (Klik disini)
II. PENGUATAN PENGAWASAN

II.1

 

 

 

 

Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

 

 

 

1 Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruhperangkat Desa dan  Aparatur desa (Klik Disini)
2 Notulensi kegiatan (Klik Disini)
3 Daftar hadir (Klik Disini)
4 Dokumentasi (Klik Disini)
5 Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) (Klik Disini)
II.2 Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah 1 Arsip/Dokumen hasil Pembinaan,  Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah (Klik Disini)
2 Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan,  Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan (Klik Disini)
3 Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas  Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung (Klik Disini)
II.3 Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi 1 Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten (Klik Disini)
2 Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab (Klik Disini)
3 Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut (Klik Disini)
4 Surat pernyataan diupload ke website desa (Klik Disini)
III. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
III.1 Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat

1

Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan

SOP Pengaduan

 

(Klik Disini)

2

Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional)

(Klik Disini)
3 Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan (Klik Disini)
4 Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan (Klik Disini)
         
III.2 Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa 1 Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat (Klik Disini)
2 Pelaksanaan  Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku). (Klik Disini)
         
III.3 Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya. 1 Informasi SPM sesuai dengan  Permendagri No. 2 tahun 2017 (Klik Disini)
2 Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website) (Klik Disini)
III.4 Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat 1 Baliho/Poster APBDES yang mencakup: (Klik disini)
a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll)  
b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022  
c. Alokasi belanja tiap bidang kewenangan  
d. Kontak aduan (konvensional dan digital)  
2 Lokasi pemasangan:   
a. Kantor Desa (baliho) (Klik disini)
b. Dusun (poster atau baliho) (Klik disini)
c. Website (Klik disini)
d. Media sosial (Klik disini)
e. lainnya  
IV. PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
IV.1 Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa   1. Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)  
1 Undangan kepada masyarakat dusun/Kelompok (Klik disini)
2 Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat, daftar usulan yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kadus atau Ketua Kelompok dan peserta (Klik disini)
3 Daftar hadir (Klik disini)
4 Dokumentasi (Klik disini)
  2. Musyawarah desa:  
5 Undangan kepada masyarakat desa (Klik disini)
6 Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat desa, daftar usulan dan biaya yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat desa) (Klik disini)
7 Daftar hadir (Klik disini)
8 Dokumentasi (Klik disini)
9 SK Tim Penyusun RKPDes (Klik disini)
         
IV.2 Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan 1 Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: (Klik disini)
a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap  
b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan  
c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nilai antikorupsi  
2 Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut (Klik disini)
3 Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan (Klik disini)
4 Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat:  
a. undangan (Klik disini)
b. daftar hadir (Klik disini)
c. notulensi (Klik disini)
d. dokumentasi (Klik disini)
e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan)  
5 Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan) (Klik disini)
         
IV.3 Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa 1 Undangan / pengumuman kepada masyarakat (Klik disini)
2 Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa) (Klik disini)
3 Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir (Klik disini)
4 LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa (Klik disini)

 

V, KEARIFAN LOKAL
V.1 Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 1 Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai antikorupsi dan diupload diwebsite dan media  sosial (baik video maupun artikel)  (Klik disini)
2 Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat  (Klik disini)
         
V.2 Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 1 SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan  tokoh masyarakat, tokoh agama,  Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi (Klik disini)
2 Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama,  Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan  (Klik disini)
3 Bukti diupload diwebsite dan media sosial (Klik disini)
4 Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi (Klik disini)